Artikel ini dapat digunakan, disalin, dan disebarluaskan.
Cukup cantumkan sumber asli.
Jika isinya mengandung kebenaran, semoga memberi kebaikan bagi kita yang memanfaatkannya.
Jika ada yang salah, mohon kiranya penulis dimaafkan.
Dan sangat baik, jika kesalahan tersebut dapat diberitahukan kepada penulis.
Yanmarshus, 14 April 2004, yan[at]daunsalam[dot]net
Sistem TI KPU di Mata Orang Awam
Perjuangan bapak/ibu/saudara/saudari/teman yang menjadi operator untuk melakukan entri data hasil pemilu memang sangat luar biasa. Dan itu sangat pantas untuk dihargai. Kerja keras rekan-rekan yang di pusat data dengan berbagai masalahnya juga sangat perlu untuk diapresiasi dengan baik. Detailnya seperti yang disampaikan kang Onno di berita yang dimuat di situs Infolinux.
Sementara suara-suara yang bernada negatif mengenai penggunaan TI dalam pemilu kali ini seharusnya kita letakkan dalam kerangka yang bagaimana? Apakah mereka adalah orang yang tidak mengerti dan hanya sekedar menghujat? Atau ada kepentingan lain yang mungkin bersifat politis? Atau mungkin juga ada kebenaran yang mereka sampaikan? Ketika kita berada dalam ketidakjelasan seperti ini memang sangat sulit menemukan hal yang "sesungguhnya".
Bagaimanapun, adalah seharusnya kita mencoba untuk menemukan kebenaran dan kesalahan yang memang terjadi dalam hal ini. Dengan mendapatkan kejelasan dari semua hal yang berkaitan dengan penerapan TI dalam pemilu kali ini, berbagai pihak tentu akan dapat memahami dimana kebenaran yang harus dihargai, dan dimana kesalahan yang harus diperbaiki. Kalau hanya sampai pada tahap protes, dan tidak berusaha menguraikan duduk perkaranya, tentu akan berkelanjutan pemahaman yang tidak benar dalam masyarakat.
"Saya" sebagai penulis yang berada dalam posisi tidak mengetahui dengan jelas bagaimana sistem ini tentu akan melihat dari sisi yang memang tampak luar. Misalnya pemberitaan tentang lambatnya proses data, banyaknya tempat yang tidak dapat mengakses jaringan, terjadinya kesalahan dalam penghitungan data di pusat data KPU, dan sejumlah hal lainnya yang bersifat tidak beres. Sementara bagaimana kerasnya perjuangan para operator, repotnya tenaga TI di pusat data, vendor yang "kurang bertanggungjawab", nyaris tak pernah ada dalam pemberitaan. Akhirnya jadilah KPU sebagai kambing hitam untuk kejadian ini.
Ada beberapa hal yang memang perlu dilihat lagi dari berbagai sisi, yang menyangkut penggunaan TI dalam pengumpulan hasil penghitungan suara.
- Apa sesungguhnya maksud penggunaan TI dalam pengumpulan data penghitungan suara pemilu? Jika sebagai bagian dari alat bantu KPU, tampaknya memang ada yang salah. Sebab hasil perhitungan suara yang legal adalah yang dihitung secara manual. Sehingga data yang ditampilkan oleh pusat tabulasi data KPU adalah data yang "tidak diakui secara hukum". Apabila data tidak diakui secara hukum, artinya KPU memang tidak bertanggung jawab terhadap data tersebut. Lalu apa sesungguhnya fungsi pengumpulan data dengan menggunakan TI? Bisa jadi jawaban sederhana dari saya sebagai "orang luar", penggunaan TI adalah sekedar menampilkan data yang merupakan "perkiraan" dari hasil pemilu, dengan cara yang lebih cepat. Mengapa menggunakan kata perkiraan ? Karena KPU memang tidak mengakui secara hukum data ini.
- Jika memang hanya sebagai menampilkan data "perkiraan" hasil pemilu, apakah memang tepat mengadakan sistem seperti yang ada sekarang? Barangkali ada alternatif lain yang bisa dipakai tanpa harus bersusah payah mengadakan hardware, software, dan sumberdaya manusia yang sangat besar untuk keperluan ini. Dan ini adalah pertanyaan yang saya tidak tahu jawabannya. Atau pertanyaan ini bisa jadi sangat panjang uraiannya
- Apakah sebenarnya sistem yang dibangun sekarang mempunyai fungsi lain yang cukup penting untuk digunakan oleh negara, sehingga ini berupa investasi yang sifatnya luas pemanfaatannya. Jika jawabannya ya, tentu saja ini sangat melegakan.
- Apakah penyebab kesulitan operator dalam menggunakan komputer/software yang digunakan dalam pengumpulan data hasil pemilu ini? Apakah karena keterbatasan SDM? Atau karena software yang tidak tepat? Atau karena hardware yang tidak bisa berfungsi? Atau karena memang data yang diolah sangat kompleks?
Apabila jawabannya adalah keterbatasan SDM, ini mungkin tidak perlu lagi menjadi polemik, karena tentu solusinya adalah meningkatkan kemampuan operator dengan training yang lebih baik.
Kalau disebabkan oleh software yang tidak tepat, ini bisa dipertanyakan terhadap pembuat software. Benarkah mereka telah membuat software dengan cara-cara yang benar.
Jika disebabkan oleh hardware yang tidak bisa berfungsi, tentu saja pertanyaan dapat diajukan kepada "vendor" yang bertanggungjawab terhadap penyediaan hardware, atau pihak yang berkait dengan berfungsinya hardware.
Dan kalau karena data yang diolah memang sangat kompleks, ya ... apa boleh buat, mungkin para pakar telah menyederhanakan data tersebut sampai sedemikian rupa, dan masih tetap saja kompleks, ini artinya kenyataan yang harus diterima.
- Bagaimana halnya dengan kasus terjadinya kesalahan data di pusat data KPU? Ini sudah pernah dijawab oleh pihak KPU, bahwa hal ini memang terjadi karena "Human Error". Dan kasus "Human Error" disini juga menjadi tidak terlalu penting, sebab data yang ditampilkan sekali lagi tidaklah mengandung aspek hukum. Tetapi dikotomi berikutnya yang bisa muncul adalah, menunjukkan bahwa KPU memang tidak serius. Mentang-mentang datanya tidak kritis, lalu bisa melakukan proses dengan tidak hati-hati ... Ah ruwet.
Sampai di sini saya sudah makin bingung sendiri dengan banyaknya hal yang bisa menjadi pertanyaan. Ternyata sistem ini secara keseluruhan tidaklah sederhana. Sangat banyak faktor yang terkait di dalamnya, bukan hanya teknis, tetapi juga yang berkaitan dengan hal-hal politis, sehingga sangat pantas menimbulkan banyak perdebatan.
Di akhir tulisan ini jalan terbaik (mungkin) yang bisa diambil adalah :
- Audit sistem dengan sungguh-sungguh
- Hasil audit dipaparkan dengan transparan
- Dilakukan perbaikan terhadap kesalahan yang terjadi
- Dari hasil audit yang transparan, tentu pihak yang ingin ikut membantu, bisa memberi kontribusi.
- Jika akhirnya ada aspek hukum dalam kasus ini, tentu dapat diselesaikan dengan cara yang legal.
Dan kita seharusnya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang dengan sukarela telah berusaha membantu kelancaran penggunaan TI dalam pemilu ini. Dengan tidak mengabaikan kritikan dari berbagai pihak, apabila memang telah terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan serta penerapan dalam sistem TI ini, itu harus diterima dengan terbuka, dan tentu saja harus ada penyelesaiannya.